Oleh
Mestika Z
Dikemas oleh Nasbahry Couto
Untuk melihat lokasi kelahiran Bung Hatta (Klik ini)
Kecuali Nabi dan para raja-raja, pemimpin biasanya lahir dari tempaan pengalaman berorganisasi. Jarang sekali pemimpin muncul tiba-tiba atau dadakan, kecuali mungkin dalam mekanisme yang tidak normal. Ini tentu tidak hanya berlaku dalam organisasi politik saja. Hal serupa juga terjadi dalam organisasi non-politik. Entah itu organisasi kemasyarakatan, ketentaraan, kemahasiswaan atau dalam dunia usaha.
Sebagai pemimpin bangsa, Hatta tidak hanya seorang proklamator dan negarawan besar yang dihormati, tetapi barangkali dialah satu-satunya pemimpin yang sejak usia muda berupaya menciptakan pemimpin lebih banyak lagi dan bukan sebaliknya memperbanyak pengikut.
Karena alasan itu pula, maka sampai akhir hayatnya, Hatta tidak pernah meninggalkan pengikut. Katakanlah isme-ismean, entah itu Hattaisme atau kelompok ideologis fanatik Hatta. Beliau hanya meninggalkan gagasan dan karyanya untuk semua. Untuk bangsanya. Satu butir pemikiran Hatta yang amat mendasar, tetapi paling ditelantar oleh generasi sekarang ialah gagasannya tentang kaderisasi pemimpin bangsa. Bagi Hatta, pemimpin yang gandrung memperbanyak pengikut selamanya menghasilkan pengikut yang berwatak penurut di satu pihak dan kultus individu atau primus inter pares di lain pihak. Untuk melahirkan pemimpin yang demokratis dan berjiwa kebangsaan perlu didirikan “partai kader”. Kader di sini maksudnya ialah anggota suatu partai politik yang telah terdidik secara khusus dan karenanya merupakan tulang punggung dalam organisasi. Ia tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mempunyai pengalaman bekerja sebagai pengurus untuk selanjutnya dipersiapkan sebagai pemimpin-pemimpin di masa depan.
Mengapa Perlu Kaderisasi?
Kepedulian Hatta terhadap kaderisasi pemimpin bangsa tidak hanya disebabkan oleh kondisi-kondisi historis yang dialaminya pada zamannya, tetapi juga karena pada saat yang sama ia juga memikirkan pemimpin bangsa di masa depan. Kalau disederhanakan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Hatta amat memikirkan kaderisasi pemimpin.
Pertama, untuk menjawab tindakan pemerintah kolonial yang otoriter dan semakin represif terhadap setiap gerakan politik praktis sejak meletusnya pemberontakan komunis 1927. Selepas pemberontakan komunis yang gagal di dua tempat, yakni Sumatera Barat dan Banten itu, pemerintah semakin bertindak keras terhadap semua kegiatan politik kaum pergerakan (nasionalis), baik di Indonesia maupun di Belanda. Akibatnya banyak yang ditangkap dan dibuang ke Digul, Papua. Di Belanda Hatta dan beberapa orang teman mahasiswanya juga ikut kena getahnya. Bulan September 1927 ia dan tiga orang temannya (Nazir Sutan Pamoentjak, Ali Sastroamidjojo dan Abdoel Madjid Djojodiningrat) ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dua tahun berikutnya Soekarno dengan beberapa orang temannya di Bandung juga mengalami nasib yang sama.
Karena tidak mungkin melawan rejim kolonial yang kuat secara konfrontatif, Hatta akhirnya memutuskan untuk mendirikan “partai kader”, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1931. Logikanya sedehana saja. Kalau sikap politik kolonial terus menerus semakin keras dan menangkapi semua pucuk pimpinan partai, siapakah yang akan meneruskan perjuangan? Akan tetapi argumen Hatta lebih dari sekedar alasan praktis demikian. Alasan berikutnya, dan ini lebih mendasar ialah berkaitan dengan visi Hatta tentang kepemimpinan bangsa yang dicita-citakan. Kaderisasi pemimpin bangsa, bagi Hatta, dimaksudkan untuk membetuk pemimpin yang bermoral dan berwatak kebangsaan, yakni mengatasi semua golongan, aliran idologis dan daerah.
Dua partai besar yang paling berpengaruh sampai pertengahan 1920-an di Indonesia ialah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII, sebelumnya SI) dan yang lain ialah Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua partai itu tidak hanya bersaing dan radikal, tetapi masing-masingnya menyuarakan ideologi parokhial. Yang pertama bercorak keislaman dan yang lain komunis. PKI akhirnya tidak sabaran dan secara ceroboh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pada pergantian tahun 1926/27. Pemberontakan itu tidak hanya menjerumuskan partai dan anggotanya ke dalam aksi pemberontakan yang membawa korban, tetapi juga berakibat terhadap semua gerakan politik nasional, baik di Belanda maupun di Indonesia (Hindia-Belanda).
Hatta kecewa dengan tindakan repersif penguasa kolonial waktu itu, tetapi ia lebih kecewa terhadap gerakan nasionalis di tanah air yang cenderung radikal dan berpecah. “Saya tidak menyuruh bangsa kita bermata gelap,” tulisnya beberapa waktu kemudian. “Malahan sudah dari tahun 1926 saya berseru, bahwa politik yang demikian merusak pergerakan sendiri”, “Politik mata gelap (kata lain untuk agitasi) hanya dapat memuaskan hati seseorang yang penaik darah, tetapi mencelakakan pergerakan rakyat.” Hatta tidak keberatan dengan pemimpin yang bersikap revolusioner. Namun pemimpin yang revolusioner, menurut Hatta, bukanlah tipe yang bermata gelap, melainkan beriman, berani menanggung siksa dengan sabar hati, sambil tidak melupakan asas dan tujuan perjuangan: mendidik rakyat untuk mencapai kadaulatannya alias merdeka. Tegasnya, Hatta mendambakan pemimpin bangsa yang berdiri di tengah-tengah rakyat, melampau batas-batas kedaerahan, kesukuan, aliran ideologis yang sempit. Dalam istilah Hatta ialah pemimpin dengan moral “kebangsaan cap rakyat”.
Ketiga, dalam kaitannya dengan butir di atas, Hatta adalah pemimpin yang memiliki visi yang jauh ke depan (visioner). Dalam tulisannya yang ditulis tahun 1928 Hatta sudah membayangkan bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka. “Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti memperoleh kemerdekaannya kembali; itulah hukum sejarah (historisch recht) yang tidak dapat dimungkiri. Hanya soal proses [waktu] dan cara bagaimana mereka memperoleh kembali kemerdekaan itu ….” Karena itu, Hatta amat memikirkan kesinambungan kepemimpinan bangsa di masa depan, atau dalam idiom politik Orde Baru, suksesi. Namun suksesi yang dicta-citakan Hatta adalah sebuah regenerasi yang matang, yang dipersiapkan sedemikian rupa dan bukan dengan gontok-gontokan, apalagi dengan kudeta dan aksi kekerasan yang menelan korban. Untuk tujuan itu Hatta sejak dalam tahanan Belanda sudah memikirkan untuk membentuk partai kader.
Suluh Moral Pemimpin: Kebangsaan Cap Rakyat
Bagi Hatta kaderisasi sama artinya dengan edukasi. “Pendidikan! belum politik”, tulis Hatta tahun 1932. Karena itu, ketika Hatta dan Sutan Sjahrir mendirikan sebuah partai politik PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) pada penghujung 1931, kedua tokoh asal Minangkabau itu tidak merasa perlu menyebut kata partai atau politik dalam partai yang mereka dirikan. “Politik di negeri terjajah”, jelasnya, “ialah pendidikan”. Tetapi pendidikan di sini tidak mesti diartikan pendidikan formal, atau dalam istilah Hatta “sekolah-sekolahan”, melainkan pendidikan dalam arti luas.
Dalam hubungan ini, maka tugas pemimpin pertama-tama ialah mendidik rakyat, dan bukan memperalatnya. Mendidik berarti memberi inspirasi agar rakyat bisa keluar dari belenggu yang mengikatnya, baik karena sistem kolonial itu sendiri maupun karena keterbatasan mereka dalam memecahkan persoalan sehari-hari. Di sinilah letak pentingnya kaderisasi. Sebab pemimpin pada akhirnya adalah orang yang menanam dan melahirkan pemimpin lebih banyak lagi.
Inti asasi dari konsep pendidikan Hatta ialah “membentuk budi dan pekerti, dan memperkuat iman, di samping memperkembangkan kecerdasan intelektual. Meskipun Hatta di sini terkesan lebih menekankan pendidikan moral pemimpin, tetapi ia sama sekali tidak menyepelekan pentingnya kecerdasan inteklektual atau lebih khusus kecakapan teknis. Selain mengadakan kursus-kursus pendidikan untuk calon anggotanya (di bidang politik, ekonomi rakyat dan pendidikan sosial), PNI Hatta juga mengadakan rapat-rapat umum, kongres, menerbitkan majalah Kedaulatan Rakyat dan “kitab-kitab sebaran” (brosur) dan mendirikan majelis-mejalis “pemberi keterangan” (informasi). Majalah partai memuat tulisan-tulisan Hatta yang jernih dan aktual. Ini juga dijadikan sebagai bahan bacaan utama bagi anggota partai.
Di atas segala-galanya, para kader pemimpin sejak semula telah ditempa dengan jiwa “kebangsaan” dan “kerakyatan”. Inilah suluh moral mereka, di mana pun mereka bertugas. Kedua unsur ini oleh Hatta dilebur dalam satu tarikan nafas dalam apa yang disebutnya dengan “kebangsaan cap rakyat” –- untuk membedakannnya dengan dua jenis kebangsaan yang lain, “kebangsaan cap ningrat” dan “kebangsaan cap intelek.”
Jadi, bukan kebangsaan “cap ningrat” dan bukan pula kebangsaan “cap intelek”, melainkan kebangsaan “cap rakyat” itulah yang harus ditanamkan pada kader-kader pemimpin. Mengapa? Menurut Hatta karena rakyat itulah badan dan jiwa bangsa. Rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat suatu bangsa. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Dalam bahasa kias Minangkabau, “ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun”. Hidup-matinya Indonesia sebagai sebuah bangsa di masa datang mestilah bersandar pada rakyat.
Konsep kebangsaan “cap rakyat” adalah temuan Hatta yang unik, yang diinspirasikan oleh kombinasi pengalaman belajar dari masyarakatnya sendiri, Minangkabau dan Indonesia secara keseluruhan serta dari pengelaman belajar dari Barat saat ia menjadi mahasiswa di Belanda (1921-1932). Sebagai putra Minangkabau yang dilahirkan dalam iklim masyakarat yang memiliki tradisi demokrasi, Hatta bangga dengan tradisi nenek moyangnya itu tanpa harus memuja-mujanya secara berlebihan. Ia bahkan juga memberikan kritik, seperti juga terhadap demokrasi Barat. Sudah barang tentu mentalitas merantau Minangkabau juga dijiwainya ketika adat memesankan “pergilah merantau selagi muda, agar nanti menjadi orang berguna di kampung halaman.” Kampung halaman Hatta yang sudah tercerahkan itu ialah Indonesia. Ia tak takut dibuang ke manapun di tanah air karena menurut Hatta itu adalah “kampung halaman kita juga”.
Pada masa perjuangan kemerdekaan (1945-1950) Hatta dan para the founding fathers (para pendiri bangsa) lainnya masih dapat menyaksikan buah yang mereka tanam sebelumnya. Para pemimpin pada masa ini tidak hanya mampu memberi visi, inspirasi, semangat kepada rakyat, tetapi juga tauladan dan arah yang nyata untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan bangsa. Ucapan para pemimpin meresap ke dalam hati, bahkan masih diingat dan dikutip oleh rakyat di pelosok yang paling jauh sekalipun. Perang melawan Belanda bukanlah dimenangkan oleh keunggulan senjata kita, juga bukan karena kecerdasan bangsa ini, tetapi lebih ditentukan oleh keuletan dan kekuatan mental pemimpin dan rakyat yang telah ditempa dalam berjuang di medan gerilya dan di meja perundingan di bawah suluh moral kebangsaan dan kerakyatan, sekali pun dalam serba berkekurangan.
Patahnya Tunas Pemimpin Bangsa
Pada masa masa Orde Lama kaderisasi semakin identik dengan indoktrinasi. Orde Lama yang diawali dengan “Dekrit Presiden 1959 menguburkan demokrasi dengan “Demokrasi Terpimpin”. Atas nama “Demokrasi Terpimpin” semua lembaga demokrasi yang tak disukai Presiden Sukarno dibubarkan, termasuk perlemen, partai-partai besar sekalipun (seperti Partai Masyumi dan partai sosialis Sjahrir), di samping pembredelan surat kabar dan penangkapan sejumlah pemimpin terkemuka. Dalam iklim yang semakin represif dan otoriter semacam itu tak ada yang dapat dinamakan kaderisasi, kecuali indoktrinasi.
Obsesi Sukarno yang berlebihan terhadap persatuan versinya sendiri lewat “Nasakom” dan dengan pelbagai idiom dan konsepsi politik yang diciptakannya, menyita perhatian dan energsi ke pusat kekuasaan yang semakin terkonsentrasi di tangannya. Sementara itu, Hatta yang sudah menjadi rakyat biasa sejak pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden sejak akhir 1956, tidak bisa menyembunyikan kegusarannya. Ia melihat langkah-langkah yang diambil Sukarno sudah terlalu jauh. Dengan santun ia sering mengingatkan Presiden lewat surat-surat pribadinya. Sekali-sekali Sukarno membalasnya juga, tetapi karena tidak ada tanda-tanda diindahkan, Hatta sekali waktu terpaksa menyurati dengan agak tajam. “Apa yang kita cela dan tantang di zaman kolonial Belanda [dulu] sekarang berulangkali terjadi, dilakukan atas nama Saudara. Harap Saudara renungkan sedalam-dalamnya hal ini...”.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, ketika telah menjadi rakyat biasa, Hatta tetap berusaha mendidik masyarakat dengan brosurnya – yang paling terkenal ialah Demokrasi Kita. Dalam brosur kecil ini Hatta secara blak-blakan, tetapi tetap santun menunjukkan tindakan Sukarno yang sudah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi kita yang diperjuangkan sejak zaman pergerakan. Sukarno kemudian membrangusnya dan majalah yang menerbitkan tulisan itu, Pandji Masjarakat ikut dibreidel, alias dilarang terbit. Ironisnya, kegagalan Sukarno mengelola bara api di bawah kakinya, militer di satu sisi dan komunis di sisi lain. Lebih ironis lagi, kejatuhannya harus dibayar dengan mengorbankan ratusan ribu anak bangsa.
Orde Baru sedikit banyak adalah kelanjutan dari Orde Lama. Pelan-pelan tapi pasti, rejim Soeharto juga membunuh demokrasi dengan demokrasi. Dulu “Demokrasi Terpimpin”, sekarang “Demokrasi Pancasila” dengan monopoli penafsiran di tangan penguasa. Di masa Orde Lama adalah militer dan komunis (PKI) sebagai mesin politiknya. Orde Baru juga menggunakan militer dan Golkar, seperti halnya PKI, berperan sebagai mesin politik kekuasaan Orde Baru. Sampai tingkat tertentu, Orde Baru Soeharto menduplikasikan secara cerdas watak politik kolonial dan Orde Lama. Dulu di zaman kolonial, khususnya selepas pemberontakan PKI 1927, setiap pemimpin yang “berbahaya” dicap komunis. Praktek semacam ini juga dilakukan rejim Soeharto. Sikap represif penguasa, depolitisasi masa lewat formula “massa mengambang’, pendekatan “rust en orde” yang dalam bahasa politik Orde Baru disebut “stabilitas da keamanan” mematahkan tunas pemimpin yang tumbuh di luar lingkaran kekuasaan (baca Golkar).
Namun keliru mengatakan Orde Baru tak mengenal kaderisasi. Apa yang disebut dengan “temu-kader” berlangsung secara teratur. Tidak hanya menjelang Pemilu. Golkar khususnya karena didukung dana yang melimpah hampir sepanjang tahun dan di setiap tingkat mengadakan “temu kader” dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan sistem yang monolitik dan “komando” dari atas, “temu-kader” bukan untuk mendidik bagaimana menjadi pemimpin sejati seperti yang dibangun Hatta, melainkan menggalang massa untuk mengejar mayoritas tunggal. Tidak heran jika pemimpin yang dihasilkannya adalah para pemimpin medioker dan oportunistik yang memperoleh posisi-posisi tententu karena lisensi atau restu dari atas.
Sesunguhnya Orde Baru dengan forum “temu-kader” semacam itu sebetulnya tidak pernah dimaksudkan untuk menyiapkan pemimpin bangsa ke depan, melainkan semata-mata untuk mempertahankan Golkar sebagai partai mayoritas tunggal dengan calon tunggal. Maka tidak heran, jika selama lebih tiga dasawarsa sampai sebelum kejatuhan Soeharto pada akhir dasawarsa 1990-an, bangsa Indonesia tidak pernah dapat membayangkan nama calon Presiden selain Soeharto.
Kelompok militer sebagai salah satu sumber pemasok pemimpin selain Golkar keadaannya agak sedikit berbeda. Militer atau ABRI yang dianggap “superior” dan memiliki sistem pengkaderan terbaik di masa rejim Orde Baru, cukup puas dengan memerankan dirinya sebagai sumber legitimasi pemimpin sipil dan sekaligus pangeran di sekitar Soeharto. Meskipun banyak jenderalnya, rejim militer Orde Baru bukan hanya tidak mampu melahirkan pemimpin besar, kecuali “jenderal besar”, tetapi juga menggeser posisinya yang di masa perjuangan kemerdekaan menjadi “benteng terakhir” dalam melindungi negara dan bangsa menjadi alat kekuasaan orang yang berkuasa.
Kini di gerbang abad ke-21, setelah 57 tahun Indonesia merdeka apa yang tersisa dari kaderisasi Hatta? Dalam periode panjang interupsi otoritarianisme Orde Lama dan Orde Baru, tunas pemimpin bangsa telah patah tanpa bisa tumbuh lagi. Dalam keadaan semacam itu bangsa ini kehilangan kepemimpinan yang akarnya merambat kokoh ke bumi pertiwi. Suluh moral “kebangsaan” dan “kerakyatan” yang menerangi perjalanan bangsa ke depan sebagaimana dicita-citakan Hatta semakin redup. Pragmatisme hidup telah menjadi nilai baru yang dominan bagi generasi masa kini, termasuk para pemimpinnya. Mereka yang tak suka dengan pemikiran Hatta mungkin akan mengatakan globalisasi terlalu tangguh! Dibutuhkan kekuatan dan kepintaran dan bukan nasionalisme. Tetapi globalisasi moralnya apa? Bila tantangan terbesar bangsa ini, hit et nunc, adalah krisis moral kepemimpinan, maka krisis itu terjadi karena kita mengabaikan cara baik Bung Hatta dalam membangun kader pemimpin bangsa, sebagaimana yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Hatta, guru bangsa yang sejati, yang memberikan pencerahan terhadap rakyatnya.***
