Penggunaan Blog

Minggu, 27 Oktober 2024

ASPEK KONTINUITAS DAN PERUBAHAN DALAM SEJARAH INDONESIA

 Oleh. Nasbahry Couto

Menurut pandangan ahli sejarah ada dua prinsip utama kesejarahan manusia itu. Pertama adalah kontinuitas dan yg kedua perubahan. (Lihat gbr 1) Lalu timbul pertanyaan apa yg kontinu dalam sejarah manusia Indonesia itu?

SEJARAH FEODALISME

Coba lihat sejarah indonesia, sejarah ini sebenarnya adalah sejarah "feodalisme". Dimana saat masyarakat di indonesia mulai menyusun pemerintahan, yg muncul dari pertarungan raja2 kecil sampai ke ke kerajaan besar dan menguasai wilayah yg lebih luas.Sedangkan sejarah demokrasi itu di impor dari Barat dan dilaksanakan setelah indonesia merdeka.

Lalu bagaimana sistem pemerintahan yg di bangun oleh kerajaan2 ini? 

Sebenarnya sejarah kerajaan itu memiliki  dua sistem (1) sistem kerajaan dan (2) sistem vasal. 

Sistem kerajaan di Indonesia pada masa lampau terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang berdaulat, seperti Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lainnya. Kerajaan-kerajaan ini berkembang melalui pengaruh budaya, agama, dan ekonomi, dengan sistem pemerintahan yang berpusat pada raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja memiliki kekuasaan besar yang didukung oleh kaum bangsawan dan pejabat kerajaan. Pemerintahan kerajaan juga mencakup wilayah-wilayah kekuasaan yang disebut vasal atau daerah taklukan, yang berfungsi sebagai penyokong kerajaan utama.

KONTINUITAS SEJARAH

Kontinuitas sejarah indonesia terlihat dari berlanjutnya politik dinasti sampai saat ini walaupun indonesia itu sudah menggunakan sistem demokrasi barat.( hal ini pembaca saja yg menafsirkannya misalnya bagaimana politik dinasti itu berlangsung sampai saat ini). Coba lihat umumnya baik dipemerintahan maupun di pendidikan banyak ( tidak semua demokratis). Misalnya rektor di kampus ibarat penguasa, dan raja. Sampai sikap yg di bangun oleh pemimpin tertinggi negara. Tak usah di uraikan satu demi satu.

SISTEM VASAL

Yang kedua adalah sistem vasal .Sistem vasal dalam konteks Kerajaan Sriwijaya, serta konsep kedatuan dan mandala, memiliki struktur hierarkis yang kompleks, berfungsi untuk mengontrol wilayah luas yang tersebar di Asia Tenggara. 

Istilah "kedatuan" ( di minang disebut datuk). merujuk pada entitas politik kecil yang berada di bawah otoritas Sriwijaya. "Datu" adalah sebutan bagi pemimpin atau raja kecil dari wilayah ini. Setiap kedatuan memiliki tingkat otonomi tertentu dalam mengelola urusan dalam negerinya, tetapi mereka harus mengakui kedaulatan Sriwijaya dan memberikan upeti serta dukungan militer jika diperlukan.

Mandala. Konsep "mandala" mengacu pada struktur politik berbentuk lingkaran kekuasaan yang tidak selalu terpusat. Di pusat mandala adalah kerajaan yang berkuasa (dalam hal ini, Sriwijaya), sementara daerah vasal atau wilayah di sekitar mandala berada dalam zona pengaruh yang semakin berkurang seiring menjauh dari pusat. Daerah ini mungkin diperintah oleh raja atau pemimpin lokal, tetapi mereka tetap harus menunjukkan kesetiaan kepada Sriwijaya.

Dengan sistem kedatuan dan mandala, Sriwijaya dapat mengendalikan wilayah-wilayah yang jauh seperti Jawa, Semenanjung Malaya, Sumatra, hingga sebagian Kalimantan tanpa perlu menguasainya secara langsung. 

Di Minangkabau, sistem pemerintahan berbasis "nagari" mirip dengan konsep vasal karena terdapat hubungan pengakuan dan loyalitas kepada pemimpin yang lebih besar, yaitu "raja alam". Setiap nagari adalah komunitas otonom yang dipimpin oleh penghulu adat (datuk), yang memiliki kebebasan mengatur masyarakatnya, namun tetap terikat dengan aturan adat dan pengakuan terhadap raja Minangkabau.

Hubungan antara nagari-nagari ini lebih bersifat kolektif, dengan kearifan lokal dan otonomi yang kuat, tetapi dalam beberapa aspek, mereka tunduk kepada hukum dan aturan yang berlaku dalam lingkup adat Minangkabau secara keseluruhan. (Dan adat salingka nagari yg berlaku di nagari masing).

Oleh karena itu terdapat persamaan

Baik sistem vasal di Sriwijaya maupun sistem nagari di Minangkabau sama-sama mencerminkan otonomi lokal dengan kewajiban tertentu kepada otoritas yang lebih tinggi.

Keduanya memiliki unsur kesetiaan atau pengakuan yang menjadi syarat bagi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun ada perbedaan, sebab di Sriwijaya, hubungan vasal lebih sering menekankan pada pengiriman upeti dan dukungan militer karena orientasi ekspansi dan maritim Sriwijaya. Di Minangkabau, orientasinya lebih ke arah pelestarian adat dan keseimbangan kekuasaan di antara nagari.

Sistem nagari di Minangkabau juga sangat dipengaruhi oleh adat dan sistem matrilineal, yang berbeda dari Sriwijaya yang cenderung bersifat monarki pusat dan memiliki pengaruh agama Buddha. 

Secara keseluruhan, sistem vasal di Kerajaan Sriwijaya serta konsep kedatuan dan mandala menampilkan cara unik mengelola kekuasaan dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah dalam bentuk kesetiaan politik, sedangkan sistem pemerintahan nagari di Minangkabau lebih menitikberatkan pada harmoni adat dan kolektivitas antar nagari.

sekarang timbul pertanyaan kenapa dan bagaimana sistem feodal itu masih berlangsung dakam pemerintahan indonesia?


Tidak ada komentar:

Posting Komentar